Menurut politikus muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, aksi tersebut adalah buntut akibat dari tidak ditempatkannya secara proposional kasus yang menerpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sehingga terus-menerus menimbulkan gelombang tuntutan dari masyarakat.
"Selama kasus Ahok tidak ditempatkan secara proporsional dan diselesaikan secara adil, maka tuntutan masyarakat tidak akan berhenti," katanya kepada Okezone.
Diketahui, salah satu tuntutan FUI adalah mendesak DPR meminta kepada pemerintah untuk memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Ibu Kota. Pasalnya, Ahok saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
Doli melihat apabila pemerintah saat ini menunjukkan bahwa sebagai pelindung dan pembela mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Pemerintah Jokowi, sebutnya, bahkan rela mempertaruhkan keberadaannya dengan bukan saja berlaku tidak adil, tetapi sampai melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang untuk seorang Ahok.
"Jadi, wajar ketika masyarakat melakukan aksinya ke DPR, karena terkait kasus Ahok ini sudah masuk pada kategori pemerintah yang berlaku sewenang-wenang," tukasnya.
Ia berharap, DPR sebagai rumah wakil rakyat dapat menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dan pimpinan DPR bisa dengan arif menerima kedatangan massa aksi, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan serta menindak lanjuti secara sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan massa aksi.
"Datangnya masyarakat menyampaikan pendapat dan aspirasinya ke DPR mengartikan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan terhadap institusi ini. Jangan kecewakan mereka. Sehingga kepercayaan hilang dan akhirnya masyarakat bisa mengambil sikap dan tindakan, menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri," ujarnya.
loading...
0 Response to "Aksi Damai 212 itu karna ketidak adilan kasus Ahok"
Posting Komentar